Bagian Ke-4 : Implikasi Western Worldview (Sekularisme) Dalam Naskah Universal Declaration Of Human Right

Penjelasan dan data-data yang penulis paparkan pada bagian ke-3 sebelumnya menegaskan bahwa, buku AIK versi Ma’arif Institute yang, secara langsung atau tidak, yang menjadikan DUHAM 1948 sebagai perspektif dan landasannya,  mengandung cacat paradigma (worldview) yang sangat serius, termasuk didalamnya bangunan epistemologi yang rapuh.

Kritik terhadap sekularisme bukanlah sesuatu yang baru di kalangan Ulama dan pemikir muslim. Prof. Dr. Naquib Al-Attas, umpamanya, memberikan kritikan yang tajam terhadap implikasi paradigma sekularisme. Sekularisme, lanjutnya, memberikan dampak dan malapetaka yang sangat serius dalam kehidupan muslim; 1) menegasikan dan memutuskan relasi dan mata rantai alam semesta, termasuk manusia dari unsur-unsur transensden/alam metafisik; 2)melahirkan Dualisme, manusia terjebak pada dua hal yang selalu dikotomis dan tak dapat dipersatukan, dunia-akherat, agama-sains, tekstual-kontekstual, akal-wahyu, dunia-akherat dan seterusnya. Ini mengakibatkan manusia sebagai makhluq yang terbelah jiwanya (split personality). Nilai-nilai kehidupan dan religius menjadi serba nisbi atau relatif, manusia tak pernah mendapatkan kepastian dalam hidupnya; dan 3) desakralisasi politik dan manusia menjadi pusat dari segalanya (antroposentrisme) dan manusiapun didewakan yang berkuasa mutlak atas alam dan kehidupan ini tanpa melibatkan Tuhan.[1]

Worldview, paradigma atau falsafah hidup Barat terbaca di atas menjadi basis bagi konseptualisasi DUHAM yang dijadikan perspektif oleh tim penulis buku panduan guru AIK Berwawasan HAM. Wajarlah jika kemudian melahirkan domino permasalahan di internal Persyarikatan. Karena memang, paradigma/worldview yang sekularistik hanyalah tepat dan kompatibel bagi warga masyarakat dan warga dunia yang menganut falsafah hidup Sekularisme itu sendiri. Sebagaimana umat Islam, dan khususnya lagi warga Muhammadiyah, yang menganut pandangan hidup yang tauhidik, menjunjung tinggi Al-Qur’an dan Sunnah.

Berikut ini penulis paparkan masalah-masalah yang sangat problematis dalam rumusan Declaration of Human Right versi  Persyarikatan Bangsa-Bangsa yang disandingkan dengan Cairo Declaration on Human Rights in Islam (إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام) yang merupakan “tandingan” penyeimbang yang dirumuskan oleh bangsa-bangsa muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada 5 Agustus 1990.

a) Sumber Hukum/Nilai Sekularistik

Sebagaimana kritikan para ahli dalam bidang Human Right Law, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia versi PBB, penghormatan terhadap hak-hak kemanusiaan tidak dihubungkan samasekali dengan unsur-unsur Ketuhanan. Ini merupakan konsekuensi logis dari worldview Sekularisme yang memang menafikan relasi transenden dengan kehidupan manusia. Berikut ini rumusan pembukaan Universal Declaration of Human Right[2] :

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world, (Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah serta atas hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.)

Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people, (Menimbang bahwa pengabaian dan pelecehan terhadap hak asasi manusia telah menimbulkan tindakan-tindakan biadab yang memperkosa naluri kemanusiaan, dan lahirnya suatu dunia dimana umat manusia akan menikmati kebebasan berbicara dan berkeyakinan serta kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan telah diikrarkan sebagai aspirasi tertinggi manusia).

Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law, (Menimbang bahwa hak asasi manusia harus dilindungi pemerintahan yang berdasarkan hukum merupakan suatu hal yang esensial, agar orang tidak terpaksa mengambil jalan lain, sebagai upaya terakhir, dengan berontak melawan tirani dan opresi).

Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations, (Menimbang bahwa esensial untuk mengembangkan pembentukan hubungan persahabatan di kalangan bangsa-bangsa).

Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom, (Menimbang bahwa bangsa-bangsa di Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan keyakinan mereka akan hak manusia yang mendasar, dalam martabat dan harkat pribadi manusia serta dalam hak-hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan, dan telah memutuskan untuk memperjuangkan kemajuan masyarakat serta standar-standar kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan yang labih besar).

Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms, (Menimbang bahwa Negara-Negara peserta telah mengikrarkan diri untuk mencapai, dalam kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, peningkatan penghargaan bagi dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan-kebebasan yang mendasar di seluruh dunia).

Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,…( Menimbang bahwa suatu pengertian bersama mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini memiliki signifikansi tertinggi bagi realisasi sepenuhnya ikrar ini).

Dalam preambule tersebut samasekali tidak terbaca pengkaitan HAM dengan unsur-unsur Ilahiyahsebagaimana yang telah disebutkan. Barat berpandangan, ukuran sesuatu mesti diselaraskan dengan keberadaan manusia, sehingga watak yang berkembang lebih pada penghargaan individu-individu semata (antroposentrisme). Berbeda dengan Islam yang berpandangan bahwa HAM mesti dijiwai oleh Al-Qur’an dan Hadis. Al-Qur’an sebagai transformasi dari kualitas kesadaran manusia. Manusia diperintah untuk hidup dan bekerja sesuai dengan kesadaran dan kepatuhan terhadap Allah s.w.t[3] dan Rasul-Nya. Kekosongan DUHAM dari unsur-unsur Ilahiyah tadi dikoreksi dan dinyatakan secara eksplisit dalam Cairo Declaration on Human Rights in Islam (إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام) berikut ini :

تأكيدا للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي جعلها الله خير أمة أورثت البشرية حضارة عالمية متوازنة ربطت الدنيا بالآخرة وجمعت بين العلم والإيمان، وما يرجى أن تقوم به هذه الأمة اليوم لهداية البشرية الحائرة بين التيارات والمذاهب المتناقضة وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة المادية المزمنة.[4]

Deklarasi Kairo terbaca di atas mengikrarkan relasi transenden yang sedemikian kuat antara peran strategis sejarah dan peradaban umat dengan Allah s.w.t. sebagai Penciptanya; relasi integral antara dunia dan akherat; dimensi sains dan iman. Relasi transenden yang fundamental inilah diharapkan menyelamatkan kemanusiaan dari berbagai arus pemikiran atau aliran yang saling bertentangan, sekaligus dapat menjadi solusi atas problema peradaban materialistis yang akut.

Tentang kesatuan manusia dan kemuliaannya secara universal bertumpu pada “penghambaan” kepada Allah s.w.t. dan “kenabian” Adam a.s. Oleh karenanya dalam konteks melaksanakan kewajiban manusia adalah sama, tanpa diskriminasi ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan agama, orientasi politik ataupun kondisi sosial tertentu, dan bahwa “akidah yang shahih”lah  menjadi garansi tumbuhnya kemuliaan ini sepanjang jalan menuju kesempurnaan manusia. Semua makhluq adalah ciptaan Allah s.w.t., dan yang paling dicintaiNya ialah orang yang paling bermanfaat bagi makhluqNya, dan tiada kemuliaan bagi seseorang di antara mereka keculai dengan takwa dan amal shalih. Demikian ditegaskan pada artikel ke-1, point a dan b :

المادة 1:                                                                  

أ- البشر جميعا أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والنبوة لآدم وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات. وأن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة علي طريق تكامل الإنسان.

ب- أن الخلق كلهم عيال الله وأن أحبهم إليه أنفعهم لعياله وأنه لا فضل لأحد منهم علي الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح.[5]

Pasal ke-24 menegaskan, semua hak asasi manusia yang tertera pada deklarasi ini terikat dengan ketentuan hukum Syariat Islam.

المادة 24 : كل الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية.[6]

Demikian pula pada pasl ke-25 pada Deklarasi Kairo dinyatakan sebagai berikut, “Syari’at Islam adalahsatu-satunya refernsi yang absah untuk penjelasan dan klarifikasi atas artikel tertentu dari artikel-artikel termuat dalam deklarasi ini.”

المادة 25 : الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة.[7]

Indonesia sebagai bagian dari persyarikatan Bangsa-Bangsa, berkewajiban untuk tunduk terhadap DUHAM yang telah diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal, 10 Desember 1948. Namun demikian, bangsa Indonesia, sebagai bangsa beragama dengan mayoritas umat Islam, tetap menegaskan jati dirinya. Artinya DUHAM, tidak dapat diterima ‘mentah-mentah’ sebagai sesuatu yang taken for granted. Hal ini dapat kita cermati pada Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Pada “Pembukaan” piagam HAM tersebut terbaca sebagai berikut :

Bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepada-Nya. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggungjawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, dan martabat kemuliaan kemanusiaan, serta menjaga keharmonisan kehidupan.”

“Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa meliputi hak….Bahwa didorong oleh jiwa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa Indonesia mempunyai pandangan mengenai hak asasi dan kewajiban manusia, yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945…Atasberkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka bangsa Indonesia menyatakan Piagam Hak Asasi Manusia.”[8]

b) Kebebasan Mutlak Tanpa Relasi Transenden

Kebebasan dalam kajian hak asasi manusia sudah menjadi kata kunci yang diperbincangkan para ahli. Kebebasan adalah ruh bagi Liberalisme, dan itu dibuat berdasarkan konvenan-konvenan atau kesepakatan-kesepakatan yang bersumber dari kesetaraan (equality) dan rasionalitas. Sedangkan beragama merupakan konvenan dengan Tuhan tanpa transaksi rasionalitas, karena dalam pandangan agama: manusia dipandang sebagai makhluk yang subordinat berhadapan dengan Tuhan.[9] Dalam kata lain, HAM dalam paradigma Barat yang sekuler, menempatkan manusia dalam setting yang terpisah dengan Tuhan (devided God).[10]Kekebasan dalam perspektif ini, juga menegasikan unsur-unsur transenden.

Duham pasal 2 dan 3 berbunyi :

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty. (Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dicanangkan dalam Deklarasi, tanpa pembedaan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau opini lain, kewarganegaraan atau asal-usul sosial, kekayaan, keturunan atau status lainnya.Selanjutnya, tidak boleh ada pembedaan orang berdasarkan status politik, yurisdiksional, atau internasional yang dimiliki negara asalnya, yang independen, yang berada dibawah pemerintahan perwalian, atau yang berada dibawah pembatasan kedaulatan lainnya.)

Everyone has the right to life, liberty and security of person. (Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi).[11]

Berbeda dengan paradigma Islam. Bagi para fuqaha’, kebebasan itu secara teknis menggunakan termahurriyah yang seringkali dikaitkan dengan perbudakan. Seorang budak dikatakan bebas (hurr) jika tidak lagi dikuasai oleh orang lain. Namun secara luas bebas dalam hukum Islam adalah kebebasan manusia dihadapan hukum Tuhan yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan tapi hubungan kita dengan alam, dengan manusia lain dan bahkan dengan diri kita sendiri. Sebab manusia tidak dapat bebas memperlakukan dirinya sendiri. Dalam Islam bunuh diri tidak dianggap sebagai hak individu, ia merupakan perbuatan dosa karena melampaui hak Tuhan.

Menurut para teolog kebebasan manusia tidak mutlak dan karena itu apa yang dapat dilakukan manusia hanyalah sebatas apa yang mereka istilahkan sebagai ikhtiyar. Ikhtiyar memiliki akar kata yang sama dengan khayr (baik) artinya memilih yang baik “choosing what is better”. Istikaharah adalah shalat untuk memilih yang baik dari yang tidak baik. Jadi bebas dalam pengertian ini adalah bebas untuk memilih yang baik dari yang tidak baik. Sudah tentu disini kebebasan manusia terikat oleh batas pengetahuannya tentang kebaikan. Karena pengetahuan manusia tidak sempurna, maka Tuhan memberi pengetahuan melalui wahyuNya. Orang yang tidak mengetahui apa yang dipilih itu baik dan buruk tentu tidak bebas, ia bebas sebatas kemampuan dan pengetahuannya sebagai manusia yang serba terbatas.

Para filosof tidak jauh beda dengan para teolog. Kebebasan dalam pengertian para filosof lebih dimaknai dari perspektif Islam dan bukan dalam konteks humanisme sekuler. Para filosof juga memandang perlunya kebebasan manusia yang didorong oleh kehendak itu disesuaikan dengan Kehendak Tuhan yang menguasai kosmos dan masyarakat manusia, sehingga dapat menghindarkan diri dari keadaan terpenjara oleh pikiran yang sempit.[12]

Pada mukaddimah Deklarasi Kairo kita terbaca sebagai berikut :

ومساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهدف إلي حمايته من الاستغلال والاضطهاد وتهدف إلي تأكيد حريته وحقوقه في الحياة الكريمة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.

وإيمانا بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين لا يملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها كليا أو جزئيا، أو خرقها أو تجاهلها في أحكام إلهية تكليفية أنزل الله بها كتبه، وبعث بها خاتم رسله وتمم بها ما جاءت به الرسالات السماوية وأصبحت رعايتها عبادة، وإهمالها أو العدوان عليها منكرا في الدين وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده، والأمة مسؤولة عنها بالتضامن، وأن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تأسيسا علي ذلك تعلن ما يلي:…[13]

Eksplisit terbaca bahwa, Deklarasi Kairo didasari oleh tujuan luhur menyelamatkan kemanusiaan dari segala bentuk eksploitasi dan ancaman serta sebagai afirmasi atas segala hak-haknya yang selaras dengan “syariat Islam”. Hak-hak asasi yang dimaksud adalah bagian integral dari din Islam, yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun, baik secara keseluruhan ataupun partikular tertentu. Dan bahwa, hal tersebut merupakan kewajiban yang dititahkan oleh Allah s.w.t. melalui Kitab-Kitab ataupun para Rasul-Nya. Dengan demikian, sikap mengabaikan dan meremehkan hak-hak tersebut adalah sebuah “kemunkaran” dalam perspekti agama (Islam).

c)  Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Paradigma sekuler-liberal meniscayakan kebebasan yang tak terbatas (free-will) seperti dikemukakan sebelumnya. Hal ini berimplikasi lebih jauh pada aspek beragama dan berkeyakinan. DUHAM pasal 18 menyatakan,

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.( Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama ; hak ini meliputi kebebasan untuk mengubah agama atau keyakinannya, serta kebebasan secara pribadi atau bersama-sama dengan orang-orang lain dan secara terbuka atau pribadi, untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam pengajaran, praktek, ibadah dan ketaatan)[14]

Penerapan pasal ini berakibat pada kebebasan seseorang untuk berpindah-pindah agama sesuai dengan selera dan kepentingan pragmatisnya; termasuk menodai ajaran-ajaran agama yang telah baku (tsawabit) dan diketahui secara pasti oleh umum (ma’lum min al-din bi al-dlarurah). Oleh karena, Deklarasi Kairo meluruskannya pada pasal ke-10 :

المادة 10: الإسلام هو دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لون من الإكراه علي الإنسان أو استغلال فقره أو جهله علي تغيير دينه إلي دين آخر أو إلي الإلحاد.[15]

(Islam adalah agama fitrah. Islam melarang adanya paksaan dalam bentuk apa pun untuk mengeksploitasi kemiskinan atau kebodohan seseorang untuk mengganti agamanya ke agama lain atau ke atheisme).

Ulama Muhammadiyah terkenal, Prof. Dr. Hamka telah membuat kajian khusus tentang DUHAM, dalam satu makalah bertajuk “Perbandingan antara Hak-Hak Azasi Manusia Deklarasi PBB dan Islam”.  Terhadap pasal 18 DUHAM, Hamka memberikan kritik yang sangat tajam. Mengutip QS al-Baqarah ayat 217, beliau menyatakan:

Kalau ada orang-orang yang mengaku Islam menerima hak pindah agama ini buat diterapkan di Indonesia, peringatkanlah kepadanya bahwa ia telah turut dengan sengaja menghancurkan ayat-ayat Allah dalam al-Qur’an. Dengan demikian Islamnya sudah diragukan. Bagi umat Islam sendiri, kalau mereka biarkan program penghancuran Islam yang diselundupkan di dalam bungkusan (kemasan) Hak-hak Azasi Manusia ini lolos, berhentilah jadi muslim dan naikkanlah bendera putih, serahkanlah ‘aqidah dan keyakinan kepada golongan yang telah disinyalemen oleh ayat 217 Surat al-Baqarah itu; bahwa mereka akan selalu memerangi kamu, kalau mereka sanggup, selama kamu belum juga murtad dari Agama Islam.[16]

Secara prinsip DUHAM yang memberi kebebasan tak terbatas dalam beragama dan berkeyakinan tampak tidak kompatibel dengan sistem hukum dan religiusitas bangsa Indonesia. Terbukti dengan langkah Pemerintah RI menerbitkan beberapa produk hukum yang mengatur tentang kebebasan beragama; pasal 156 KUHPid, UU No I PNPS 1965, SKB Mendagri dan Menag. No 1 tahun 1969 dan SK Menag No 70 tahun 1978 yang isinya sebagai berikut :

a)   Setiap orang berhak untuk memeluk suatu agama, yang berarti:

  • Setiap orang atas kesadaran dan keyakinannya sendiri, leluasa memeluk suatu agama tanpa tekanan, intimidasi atau paksaan.
  • Setiap orang hanya boleh menganut satu agama, tetapi tidak bebas menganut dua agama atau lebih sekaligus.
  • Setiap penganut suatu agama bebas mengembangkan dan menyebarkan ajaran agamanya, tetapi tidak bebas mengembangkan atau menyebarkan ajaran agamanya kepada orang yang telah menganut agama lain dengan paksaan atau cara lain yang tidak bersandarkan kepada keikhlasan/kesadaran murni.

b)  Setiap penganut agama bebas menjalankan ajaran agamanya, yang berarti

  • Bebas tanpa gangguan, halangan, pembatasan dari pihak manapun untuk beribadah menurut ajaran agamanya, tetapi tidak bebas menjalankan ibadah yang menimbulkan gangguan, ketidaknyamanan, apalagi yang bersifat penghinaan, penistaan atau penodaan terhadap penganut ajaran agama lain.
  • Bebas mengembangkan dan memelihara hakekat ajaran agama yang dianut, tetapi tidak bebas membuat penyimpangan, merusak/mengacak-acak ajaran agama/kepercayaan orang lain.

c)   Setiap penganut agama bebas mendirikan rumah ibadah masing-masing  yang berarti :

  • Bebas membuat rancangan bangunan, model, eksterior dan interior, tapi tidak bebas membuat rancangan bangunan yang persis menyerupai bentuk rumah ibadah agama lain.
  • Bebas membangun di atas tanah/tempat yang sah dan patut , tetapi tidak bebas membangun rumah ibadah disembarang tempat  termasuk tempat ibadah  yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

d) Mengabaikan Faktor Agama Dalam Perkawinan

Pasal 16 Duham menyatakan :

(1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution. (Laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa pembatasan apapun menurut ras, kewarganegaran atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk suatu keluarga. Mereka berhak atas hak-hak yang sama pada saat pernikahan, selama pernikahan dan pada saat perceraian)

(2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses. (Pernikahanhanya boleh dilakukan dengan sukarela dan kesepakatan bulat dari kedua mempelai).

Pasal tersebut dikoreksi oleh Deklarasi Kairo, pasal ke-5 (a) berikut ini :

المادة 5: أ- الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها وللرجال والنساء الحق في الزواج ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية.[17]

(Keluarga adalah fondasi masyarakat, dan perkawinan adalah basis pembentukannya. Laki-laki dan wanita memiliki hak untuk menikah dan tidak boleh ada pembatasan dalam soal ras, warna kulit, dan kebangsaan yang menghalangi mereka untuk menikmati hak tersebut)

Tentu saja bukan tanpa pertimbangan. Dalam Islam, pernikahan merupakan lembaga yang sakral, disamping secara fungsional untuk memenuhi kebutuhan dasar biologis manusia. Ikatan perkawinan dalam Islam dinyatakan sebagai “mitsaqan ghalidzan”, sebanding dengan penyebutan sumpah para Nabi di hadapan Allah s.w.t. untuk menyampaikan ajaran tauhid.

Merespon pasal 16 DUHAM Buya Hamka mengatakan :

“Tegasnya di sini bahwa Muslim yang sejati, yang dikendalikan oleh imannya, kalau hendak mendirikan rumah tangga hendaklah dijaga kesucian budi dan kesucian kepercayaan. Orang pezina jodohnya hanya pezina pula, orang musyrik, yaitu orang yang mempersekutukan yang lain dengan Tuhan Allah, jodohnya hanya sama-sama musyrik pula.”[18]

Penolakan Buya Hamka, terhadap DUHAM, khususnya pasal ke-16 dan ke-18 ditegaskannya sebagai berikut :

“Sebab saya orang Islam. Yang menyebabkan saya tidak  dapat menerimanya ialah karena saya jadi orang Islam, bukanlah Islam statistik. Saya seorang Islam yang sadar, dan Islam saya pelajari dari sumbernya; al-Qur’an dan al-Hadits. Dan saya berpendapat bahwa saya baru dapat menerimanya kalau Islam ini saya tinggalkan, atau saya akui saja sebagai orang Islam, tetapi syari’atnya tidak saya jalankan atau saya bekukan.”[19]

Setelah memaparkan data-data dan berbagai penjelasan untuk menakar ulang kompatibilitas DUHAM yang berbasis pada worldview/paradigma sekularistik, sekaligus muatan-muatannya, penulis simpulkan bahwa, sesungguhnya DUHAM yang diklaim sebagai norma universal, secara faktual dalam kehidupan manusia belum mewujudkan hak-hak asasi manusia yang sesungguhnya. Tentunya, dengan segala hak manusia yang tercantum pada deklarasi tersebut, masih menyisakan masalah-masalah fundamental menyangkut aplikasi, batasan makna dan karekteristiknya. Oleh karena itulah deklarasi tersebut berlaku secara tidak seragam karena memang perbedaan karakter dan ideologi masing-masing bangsa dan negara. Bahkan, sering pula dilaksanakan untuk kepentingan negara-negara tertentu yang saling bersengketa.

Lebih dari itu, akan muncul klaim sepihak bahwa hak asasi manusia merupakan anugerah yang diberikan oleh deklarasi tersebut. Tak heran kemudian, jika hak-hak yang tertera pada deklarasi tersebut sangatlah jauh dari risalah (visi-misi taransenden) manusia dalam kehidupannya. Hal sedemikian sangatlah logis, karena deklarasi tersebut disusun dan dirumuskan oleh sekelompok orang dan negara dengan latar belakang historis, agama, ideologi, sosial, budaya, politik tertentu yang tidak selaras dengan ajaran Islam.

Deklarasi tersebut tidak mencantumkan secara tegas antara hak dan kewajiban. Dikotomi antara hak dan kewajiban melahirkan implikasi yang teramat serius dalam berbagai lini kehidupan manusia; ekonomi, sosial, politik dan seterusnya. Deklarasi hanyalah berhenti pada tataran simbolisme.

Tanpa batasan makna yang jelas dan tegas, HAM akhirnya menjadi justifikasi untuk melahirkan berbagai tindak kejahatan dan kriminal sosial dan teologis, sekaligus sebagai pembenar propaganda demoralisasi. Lalu, apakah DUHAM telah tepat dan benar bila dijadikan sebagai paradigma ataupun perspektif dalam memahami ajaran Islam, dan juga kemuhammadiyahan?


[1] Baca, Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Islam dan Sekularisme (Bandung : Penerbit Pustaka, 1981), hal. 17 dst. Bandingkan dengan, Dr. Adnan Ali Ridla al-Nahwi, al-Muslimun bayna al-‘Almaniyah wa Huquq al-Insan al-Wadl’iyah (Riyadl: Dar al-Nahwi, 1418), hal. 143-173

[3] Eggi Sudjana, HAM Dalam Perspektif Islam (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), hal. 9

[8] CST Kansil, Sekitar Hak Asasi Manusia…, hal. 52-53

[9] Sarasdewi Dhamantra, Keniscayaan Liberalisme Beragama. Lihat,http://islamlib.com/id/artikel/keniscayaan-liberalisme-beragama/. Ekses, 22-12-2008

[10] Eggi Sudjana, HAM…hal. 10

[12] Hamid Fahmi Zarkasyi, Hak dan Kebebasa…hal. 5

[16]Adian Husaini, Muhammadiyah dan HAM, dalam Catatan Akhir Pekan ke-147. http://www.hidayatullah.com

[18] Adian Husaini, Muhammadiyah dan HAM, dalam Catatan Akhir Pekan ke-147. http://www.hidayatullah.com

[19] Ibid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Jadwal Sholat


Jadwal Sholat Di Beberapa Kota